Seorang Advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang advokat yang berlaku. Regulasi soal Advokat juga menjelaskan jika jasa hukum yang diberikan Advokat dapat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dalam konteks penyelesaian sengketa secara perdata, advokat dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan (litigasi) atau menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada beberapa jenis pilihan forum penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Advokat dalam ADR yaitu:

Arbitrase (Arbitration)

Arbitrase merupakan bagian dari ADR yang paling formal sifatnya. Lembaga arbitrase tidak lain merupakan suatu jalur penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai wasitnya. Jadi, di dalam proses arbitrase para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga yang bukan hakim, walaupun dalam pelaksanaan putusannya masih diperlukan bantuan hakim. Perlu diketahui bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase yaitu sengketa dalam dunia bisnis saja seperti masalah perdagangan, perindustrian, dan keuangan. Sengketa perdata lainnya seperti masalah warisan, pengangkatan anak, perumahan, perburuhan dan lain-lainnya, tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase.

Konsultasi hukum (legal consultant)

Konsultasi hukum sangat diperlukan dalam rangka mendudukkan suatu persoalan yang sedang dihadapi. Seorang Advokat akan memberikan layanan informasi hukum (legal information) yang diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman terhadap suatu permasalahan hukum sehingga dapat diketahui cara penyelesaian yang terbaik. Di samping itu, konsultasi hukum juga berfungsi untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas dalam bidang hukum.

Negosiasi/Perundingan (Negotiation)

Seorang pengacara atau advokat di dalam memberikan jasa hukum kepada klien di luar sidang pengadilan, terlebih dahulu membuat surat teguran kepada pihak lawan untuk mencapai kompromi atau negosiasi guna mencari penyelesaian. Negosiasi ini merupakan proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang bersengketa, di mana pihak yang satu dalam hal ini pengacara berhadapan dengan pihak lainnya berusaha untuk mencapai titik kesepakatan tentang persoalan tertentu yang dipersengketakan.

Mediasi/Penengahan (Mediator)

Seorang advokat dapat juga memberikan jasa hukum kepada klien dengan cara mediasi sebagai kelanjutan proses negosiasi untuk membantunya menyelesaikan persengketaan itu. Dalam proses mediasi yang digunakan adalah nilai-nilai yang hidup pada para pihak sendiri, yang terdiri dari hukum, agama, moral, etika, dan rasa adil terhadap fakta-fakta yang diperoleh untuk mencapai suatu kesepakatan. Kedudukan mediator dalam mediasi hanya sebagai pembantu para pihak untuk mencapai konsensus, karena pada prinsipnya para pihak sendirilah yang menentukan putusannya bukan mediator.

Konsiliasi

Konsiliasi adalah suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah, hakikatnya adalah untuk menghindari proses pengadilan dan akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu putusan pengadilan. Konsiliasi juga dapat diartikan sebagai perdamaian, konsiliasi dapat dilakukan untuk mencegah proses litigasi dalam setiap tingkat peradilan, kecuali putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan konsiliasi

Penilaian ahli

Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Pendapat ahli pada umumnya bertujuan untuk memperjelas duduk persoalan di antara yang dipertentangkan oleh para pihak. Pendapat ahli yang dimintakan terhadap suatu persoalan yang sedang dipertentangkan harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak, apakah akan dianggap mengikat ataukah tidak. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan menyangkut hasil dari pendapat ahli yang dimintakan terhadap proses pengambilan kesimpula